Minggu, 13 Juli 2014

Kondisi Saat Ini dan Masa Depan Hutan Alam Produksi di Indonesia

KONDISI SAAT INI DAN MASA DEPAN HUTAN ALAM PRODUKSI DI INDONESIA[1])

Oleh :
Prof. Dr. Ir.  Andry Indrawan[2])

Pendahuluan
Indonesia merupakan negara yang memiliki areal hutan tropis yang luas, kaya akan berbagai jenis hidupan liar dan berbagai ekosistem, yang perlu dijaga dan dilestarikan keberadaannya. Upaya-upaya untuk menjaga dan melestarikan hutan sudah sering dilakukan tetapi keadaan hutan di Indonesia semakin hancur karena prinsip membangun hutan yang berkelanjutan (Sustainable Forest Management) cenderung diabaikan. Pola pembangunan dan pemanfaatan hutan hanya berorientasi kepada pembalakan (timber oriented) tanpa memperhatikan dan memperhitungkan nilai-nilai lingkungan/ekologi, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, Hal Ini  mengakibatkan terjadinya eksploitasi hutan secara berlebihan, sehingga potensi sumberdaya alam lainnya seperti hasil hutan non kayu (flora dan fauna) menjadi rusak dan hilang tanpa memberikan hasil yang optimal.
Hutan tropis Indonesia telah memberikan posisi penting dalam kaitannya sebagai paru-paru dunia dan penangkal pemanasan global sebagai akibat efek dari rumah kaca. Dari segi keanekaragaman hayati, Indonesia selain dikenal sebagai negara mega-biodiversity, juga dikenal sebagai salah satu negara dengan laju pengurangan luas hutan alam yang terbesar di dunia. (Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, 2001).
Berdasarkan hasil penelitian IPB (1999) dalam Departemen Kehutanan (2001), nilai guna hutan, berupa nilai langsung (kayu, non kayu) hanya mencapai 4,5% sedangkan sisanya merupakan nilai keberadaan (habitat, flora, fauna, penyangga kehidupan). Hal ini berarti pemanfaatan kawasan hutan produksi selama lebih dari 32 tahun hanya menghasilkan nilai guna hutan maksimum 4,5% dan telah menghilangkan manfaat lainnya sebesar 95%.
Terjadinya degradasi dan deforestasi hutan telah memberikan implikasi yang sangat luas dan mengkhawatirkan bagi kehidupan masa depan manusia. Fungsi-fungsi lingkungan yang sangat mendasar untuk mendukung kehidupan manusia terabaikan, beranekaragam kehidupan flora dan fauna yang membentuk mata rantai kehidupan yang bermanfaat bagi manusia menjadi rusak dan hilang. Disadari bahwa suatu ketika, sumberdaya alam yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia akan habis dan punah apabila pengelolaannya dilakukan secara tidak lestari dan berkelanjutan, yang tidak memperhatikan kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi/lingkungan dan fungsi sosial, ekonomi dan budaya.

Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Hutan Produksi Lestari di Indonesia Berdasarkan Multisistem Silvikultur

KEBIJAKAN
PENGELOLAAN EKOSISTEM HUTAN PRODUKSI LESTARI DI INDONESIA
BERDASARKAN
 MULTISISTEM SILVIKULTUR[1])

Oleh :
Prof. Dr. Ir.  Andry Indrawan MS.[2])


Pendahuluan
Dengan beroperasinya kegiatan HPH sejak tahun 1970 terbukanya sarana dan prasarana jalan hutan dengan adanya kegiatan Pembukaan Wilayah Hutan dan kegiatan-kegiatan lainnya berupa penebangan, penyaradan, pembuatan TPN dan TPK.  juga timbul dampak induksi yang bukan disebabkan karena aktivitas HPH. Dampak induksi berupa perambahan hutan oleh perladangan, pencurian kayu, kebakaran hutan dsb. Sehingga areal bekas penebangan TPI/TPTI kondisinya  telah rusak dan rawan terhadap perambahan terutama pada wilayah-wilayah yang berbatasan dengan daerah yang berpenduduk padat.
Eforia reformasi telah menyebabkan terdegradasinya hutan alam Indonesia baik pada   hutan alam dataran rendah maupun dataran tinggi.. Sudah saatnya Negara Indonesia menjaga kelestarian hutan dan merestorasi hutannya yang telah terdegradasi baik pada hutan alam dataran rendah (lowland) yang merupakan hutan produksi maupun   pada hutan2 daerah hulu (Upland), yang meliputi  Hutan Produksi Terbatas, Hutan Lindung maupun pada Kawasan Lindung karena hutan2 tersebut mempunyai fungsi Hidrologi, Orologi dan perlindungan alam lingkungan.
Di  lain pihak degradasi, deforestasi dan ancaman konversi hutan untuk berbagai kepentingan (seperti pertambangan, perkebunan, okupasi masyarakat dan pemekaran wilayah) perkembangannya demikian cepat di Indonesia.
Berdasarkan paduserasi TGHK – RTRWP, wilayah hutan di Indonesia luasnya 120,35 juta ha (61 % dari luas daratan)  yang menurut fungsinya kawasan hutan tersebut terdiri  dari: Hutan Produksi 58,25 juta ha, Hutan Produksi yang dapat dikonversi 8,08 juta ha, Hutan Lindung 33,52 juta ha dan Hutan Konservasi 33,52 juta ha.( Rusli, 2008)
 Jumlah HPH/IUPHHK HA pada tahun 1992 jumlah HPH 580  unit (luas menurut SK 61,38 Juta ha dan luas areal efektif 42, 97  juta ha)  dan pada tahun 2011 jumlah HPH menjadi 294 unit. (luas menurut SK 23,24  Juta ha dan luas areal efektif  16, 27  juta ha). Pada tahun 2011 jumlah RKT yang telah disyahkan 137 unit HPH.(Dirjen BPK, 2009; Yasman, 2012)
Dari tahun 1992 s/d 2011 telah terjadi penurunan jumlah HPH/IUPHHK Hutan Alam  287 unit, dengan penurunan luas menurut SK 38,14 Juta ha dan penurunan luas efektif 26,70 Juta ha. Sedangkan Jumlah IUPHHK Hutan Tanaman pada 2011,  249 unit dengan luas izin 10.046.839 ha.
Sejak diterbitkannya Permenhut No. P.23/Menhut-II/2007 jo. Permenhut No. P.05//  Menhut II/2008 tentang tata cara Permohonan IUPHHK dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dalam hutan tanaman sebagai tindak lanjut dari PP No. 6 Tahun  2007 jo. PP No. 3 tahun 2008, sampai dengan 17 juni 2009 penerbitan IUPHHK-HTR oleh Bupati sebanyak 8 (delapan)  unit dengan luas  15.305,95 ha. Dan sampai dengan  17 Juni  2009 realisasi pencadangan areal HTR telah ditetapkan 38 kabupaten/kota yang tersebar di 15 propinsi dengan total luas 251.018 ha. (Dirjen BPK, 2009)

Sabtu, 26 Januari 2013

Pemetaan Masalah Pengelolaan Hutan Alam Produksi dari Aspek Teknis (SILVIKULTUR)


PEMETAAN MASALAH PENGELOLAAN HUTAN ALAM PRODUKSI DARI ASPEK  TEKNIS (SILVIKULTUR) [1])

Oleh :
Prof. Dr. Ir. Andry Indrawan, MS [2])




[1]) Dibawakan pada Workshop/ Seminar Rekonstruksi Pengelolaan Hutan Alam Produksi: Tinjauan Aspek Teknis Silvikultur, Sosial - Ekonomi, Ekologi dan Kebijakan.  Balai Besar Penelitian Dipterocarpa. Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Kementerian Kehutanan. Samarinda , 13 November 2012. 

[2]) Guru Besar Emeritus Departemen Silvikultur. Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor

Pendahuluan
Indonesia merupakan negara yang memiliki areal hutan tropis yang luas, kaya akan berbagai jenis hidupan liar dan berbagai ekosistem, yang perlu dijaga dan dilestarikan keberadaannya. Upaya-upaya untuk menjaga dan melestarikan hutan sudah sering dilakukan tetapi keadaan hutan di Indonesia semakin hancur karena prinsip membangun hutan yang berkelanjutan (Sustainable Forest Management) cenderung diabaikan. Pola pembangunan dan pemanfaatan hutan hanya berorientasi kepada pembalakan (timber oriented) tanpa memperhatikan dan memperhitungkan nilai-nilai lingkungan/ekologi, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, Hal Ini  mengakibatkan terjadinya eksploitasi hutan secara berlebihan, sehingga potensi sumberdaya alam lainnya seperti hasil hutan non kayu (flora dan fauna) menjadi rusak dan hilang tanpa memberikan hasil yang optimal.
Terjadinya degradasi dan deforestasi hutan telah memberikan implikasi yang sangat luas dan mengkhawatirkan bagi kehidupan masa depan manusia. Fungsi-fungsi lingkungan yang sangat mendasar untuk mendukung kehidupan manusia terabaikan, beranekaragam kehidupan flora dan fauna yang membentuk mata rantai kehidupan yang bermanfaat bagi manusia menjadi rusak dan hilang. Disadari bahwa suatu ketika, sumberdaya alam yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia akan habis dan punah apabila pengelolaannya dilakukan secara tidak lestari dan berkelanjutan, yang tidak memperhatikan kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi/lingkungan dan fungsi sosial, ekonomi dan budaya.
Hutan tropis Indonesia telah memberikan posisi penting dalam kaitannya sebagai paru-paru dunia dan penangkal pemanasan global sebagai akibat efek dari rumah kaca. Dari segi keanekaragaman hayati, Indonesia selain dikenal sebagai negara mega-biodiversity, juga dikenal sebagai salah satu negara dengan laju pengurangan luas hutan alam yang terbesar di dunia. (Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, 2001).
Berdasarkan hasil penelitian IPB (1999) dalam Departemen Kehutanan (2001), nilai guna hutan, berupa nilai langsung (kayu, non kayu) hanya mencapai 4,5% sedangkan sisanya merupakan nilai keberadaan (habitat, flora, fauna, penyangga kehidupan). Hal ini berarti pemanfaatan kawasan hutan produksi selama lebih dari 32 tahun hanya menghasilkan nilai guna hutan maksimum 4,5% dan telah menghilangkan manfaat lainnya sebesar 95%.

Rabu, 15 Februari 2012

Implementasi Multisistem Silvikultur Dan Pengaruhnya Terhadap Lingkungan

IMPLEMENTASI MULTISISTEM SILVIKULTUR DAN PENGARUHNYA TERHADAP LINGKUNGAN[1])

Oleh
 Andry Indrawan[2]) dan Bambang Tri Sasongko Adi[3])



Pendahuluan
Hingga saat ini, Indonesia kehilangan hutan aslinya sebesar 72%. Penebangan hutan yang tidak terkendali selama puluhan tahun menyebabkan adanya penyusutan hutan tropis secara besar-besaran. Laju kerusakan hutan 1985-1997 tercatat 1,6 juta hektar per tahun, sedangkan pada 1997-2000 menjadi 3,8 juta hektar per tahun (Forest Watch Indonesia, 2001). 
Deforestasi di Indonesia menyebabkan kerusakan ekosistem hutan sebagai sumber hidup masyarakat sekitar hutan, habitat berbagai jenis flora dan fauna, konservasi biodiversity, plasma nutfah, hidro-orologi dan perlindungan alam lingkungan, serta merupakan paru-paru dunia, yang dapat menyerap karbon dan menyediakan oksigen bagi kehidupan di muka bumi.
Fungsi hutan sebagai penyimpan air tanah juga akan terganggu akibat terjadinya perusakan hutan yang terus menerus.  Hal ini akan berdampak pada semakin seringnya terjadi kekeringan di musim kemarau dan banjir serta tanah longsor di musim hujan.  Pada akhirnya, kondisi ini akan berdampak serius terhadap kondisi perekonomian masyarakat.
Deforestasi, menurut Goldemberg (1989) dalam Indrawan (1995), memberikan sumbangan 9% terhadap pemanasan global.  Namun, yang menjadi perhatian bukan besarnya sumbangan tersebut, akan tetapi dampak pemanasan global sangatlah merugikan manusia.
Menurut FAO dalam FWI (2001), jumlah total vegetasi hutan di Indonesia menghasilkan lebih dari 14 miliar ton biomassa, jauh lebih tinggi daripada negara-negara lain di Asia, dan setara dengan sekitar 20 persen biomassa di seluruh hutan tropis di Afrika. Jumlah biomassa ini, secara kasar menyimpan sekitar 3,5 miliar ton karbon.
Mengingat penebangan hutan yang sudah berlangsung secara ekstensif di Indonesia, sementara hutan yang ditanami kembali sangat terbatas, kemungkinan besar perubahan tutupan lahan ini justru lebih banyak menghasilkan karbon daripada menyimpannya, sehingga memberikan andil terhadap pemanasan global.


[1]) Dipresentasikan pada Seminar Implementasi Multisistem Silvikultur di Indonesia. Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor. Bogor. 19 Desember 2011. 
[2]) Guru Besar Emeritus,  Fakultas Kehutanan IPB.
[3]) Presiden Direktur PT. Hatfield Indonesia. Bogor. Indonesia.

Sabtu, 28 Mei 2011

Management Of Sustainable Production Forest In Indonesia With Application Of Silvicultural Multisystem

MANAGEMENT OF SUSTAINABLE PRODUCTION FOREST IN INDONESIA
WITH APPLICATION OF SILVICULTURAL MULTISYSTEM [1])

By :
 Andry Indrawan [2])


Introduction
Forest constitutes one of the natural resources which have important significance for human life. Forest with various functions and benefits provide very large influence, either directly or indirectly toward aspects of ecology, economy, social and culture. In line with the progress of science and knowledge, and the increase of human population, there is also increase in human needs. This phenomenon creates an impact in the form of increasing human dependence toward forestry sector, which will ecologically influence forest condition. Therefore, there is a need for concept of sustainable forest management, which in its development could increase the economic value of forest, while still maintaining the ecological function.
According to the experience of forest management which has been ongoing, the forest management activities have increased the role of forestry sector in the nation’s economy. However, on the other hand, those activities have created damage on the forest resources themselves.
Up to now, the role of forest  tends to be viewed in terms as producer of commodity, mainly timber, so that the forest  become the object of uncontrolled  competition  by various parties for various interests, so that this phenomenon will ultimately threaten the existence and sustainability of the forest. Misperception which views the forest only from economic point of view, constitutes a fatal mistake, because the largest benefit of the forest is derived from non timber products, in the form of ecological benefits.
According to IPB research results (1999) in Forestry Ministry (2001), the values of forest benefits in the form of direct values (timber, non timber) reached only 4.5%, whereas the rest of the benefits constitute the existence values (habitat, flora, fauna, life supporting system) and ecological benefit. This implies that utilization of production forest territory for more than 32  years, only produce the value of forest benefit as much as maximally 4.5% and has eliminated other benefit by as much as 95%.
At present, the area of IUPHHK (forest concession) of natural forests have been fragmented into various land covers. Fragmentation of IUPHHK (forest concession) of natural forest requires management through Silvicultural Multisystem to recover the forest function, either the economic function in the form of timber and other forest products, or ecological function in the form of functions for hydrology, orology and natural environment protection, and socio-cultural needs of people community around the forests.
In relation with location of IUPHHK (forest concession) in Watershed (DAS) ecosystem, either the in upstream, midstream and downstream area, the areas of production forest in IUPHHK have been fragmented into two or more types of land cover, namely: primary forest area, logged over forest area (LOA), sparse forest area (unproductive) which constitutes  former illegal logging areas, sparse forest area which constitutes ex-burnt area, scrub and bush land,  and alang-alang field.
The fragmented habitat of IUPHHK areas demand change of paradigm for better forest management by applying one or more silvicultural systems (Silvicultural Multisystem) within one area of IUPHHK. Legality in the application of silvicultural multisystem in forest territory refers to Government Regulation No. 3/2008, article 38 verse 1, and Forestry Minister Regulation P.11/Menhut II/2009.

Minggu, 02 Januari 2011

Konsep dan Filosofi Multisistem Silvikultur


KONSEP DAN FILOSOFI MULTISISTEM SILVIKULTUR[1])

Oleh :
Andry Indrawan[2])


Pendahuluan
Pembangunan hutan saat ini tidak hanya bertujuan untuk kelestarian hasil  (“Sustained Jield Principle”) tetapi untuk kelestarian Ekosistem (Sustained Forest Management) yang disamping mengharapkan manfaat langsung berupa kayu dan hasil hutan lainnya juga berupa manfaat Ekologi yang meliputi hidrologi, orologi dan perlindungan alam lingkungan.
 Ekosistem yang perlu dilestarikan pada areal kawasan hutan meliputi:
1. Ekosistem alam seperti hutan hujan tropika, hutan musim, hutan rawa, hutan gambut, hutan kerangas, hutan mangrove dan ekosistem-ekosistem alam lainnya.
2. Ekosistem Buatan pada kawasan hutan seperti Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat.
Ekosistem hutan juga berfungsi sebagai tempat hidup dan mencari makan  Masyarakat di sekitar hutan (local people), habitat berbagai jenis  satwa liar dan tumbuh2an, konservasi biodiversity, konservasi plasma nutfah, Hidroorologi dan perlindungan alam lingkungan.
Berdasarkan paduserasi TGHK – RTRWP, wilayah hutan di Indonesia luasnya 120,35 juta ha (61 % dari luas daratan) yang menurut fungsinya kawasan hutan tersebut terdiri dari: Hutan Produksi 58,25 juta ha, Hutan Produksi yang dapat dikonversi 8,08 juta ha, Hutan Lindung 33,52 juta ha dan Hutan Konservasi 33,52 juta ha (Rusli, 2008).
 Jumlah HPH/IUPHHK HA sampai dengan bulan juni 2009, 301 unit dengan luas areal izin 31.133.992 Ha. Jumlah HPH yang mengajukan usulan pengesahan RKUPHHK-HA sebanyak 210 Unit Manajemen (UM) dan yang telah disahkan 121 UM sampai dengan bulan juni 2009. Sedangkan Jumlah IUPHHK Hutan tanaman per Juni 2009, 262 unit dengan luas izin 11.457.241 ha (Dirjen BPK, 2009)
Sejak diterbitkannya Permenhut No. P.23/Menhut-II/2007 jo. Permenhut No. P.05/Menhut II/2008 tentang tata cara Permohonan IUPHHK dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dalam hutan tanaman sebagai tindak lanjut dari PP No. 6 Tahun  2007 jo. PP No. 3 tahun 2008, sampai dengan 17 juni 2009 penerbitan IUPHHK-HTR oleh Bupati sebanyak 8 (delapan)  unit dengan luas  15.305,95 ha. Dan sampai dengan 17 Juni 2009 realisasi pencadangan areal HTR telah ditetapkan 38 kabupaten/kota yang tersebar di 15 propinsi dengan total luas 251.018 ha. (Dirjen BPK, 2009)

Rabu, 24 November 2010

Concept And Phylosophy Of Silvicultural Multisystem


CONCEPT AND PHYLOSOPHY OF SILVICULTURAL MULTISYSTEM[1])

By :
Andry Indrawan[2])


Introduction
At present, the objectives of forest development are not only for yield sustainability (“Sustained Yield Principle”) but also for ecosystem sustainability (Sustained Forest Management), and it is expected that the forest development creates direct benefits in the form of wood and other forest products, as well as ecological benefits in the form of hydrology, orology and protection services toward natural environment.
 Ecosystems which need to be conserved in the area of forest territory are as follows:
1. Natural ecosystems, in the form of tropical rain forests, monsoon forests, swamp forest, peat swamp forests, heath forests and mangrove forests.
2. Artificial ecosystems in forest territory such as industrial plantation forest and people plantation forest.
    Forest ecosystem also functions as living space and food seeking area for people community around the forest (local people), habitat of various wild animals and plant species, biodiversity conservation medium, germ plasm conservation medium, hydro-orology service, and protection service for nature and environment.
    On the basis of Consensus Forest Land Uses – Provincial Spatial Plan (TGHK – RTRWP) which are integrated in harmonious manner (paduserasi), it can be shown that   size of forest area in Indonesia is 120.35 million ha (61 % of terrestrial land size) which on the basis of their function, the forest territory consist of : Production Forest 58.25 million ha, Convertible Production Forest 8.08 million ha, Protection Forest 33.52 million  ha and Conservation Forest 20.50 million ha. (Rusli, 2008)